KONDISI KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIHARAPKAN SEKARANG

V     KONDISI KELAUTAN NASIONAL YANG DIHARAPKAN

Kelautan Indonesia ke depan diharapkan dapat menjadi mainstream pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumber daya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (on a sustainable basis) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.  Keinginan tersebut dijabarkan dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia, (2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut    

Terlalu Panjang jika di uraikan dalam blogg, ingin dokument lengkap? silahkan Download filenya

Download via Ziddu

Download Via Dropbox

Profil kelautan nasional seperti harapan di atas, bila melihat dengan pencapaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar kelautan nasional dapat berperan lebih besar dan signifikan lagi, guna mempercepat terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur.  Atas dasar potensi sumber daya laut yang dimiliki, sesungguhnya peran dan kontribusi kelautan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dinyatakan masih relatif minim.  Jadi, walaupun potensi sumber daya laut yang dimiliki cukup besar, namun karena kinerja pembangunannya belum optimal dan efektif, maka manfaat yang diperoleh Bangsa Indonesia dari bidang kelautan masih relatif jauh dari harapan bersama yang diinginkan. Hal ini terjadi, diantaranya disebabkan karena kurangnya dukungan politik yang kuat, baik dari lembaga eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).  Selain itu, dalam melaksanakan  pembangunan kelautan nasional masih terjadi mismanagement (salah urus) dan juga belum dilakukan secara sinergis. 

Oleh karena itu, perlu meluruskan kembali pandangan dan cara-cara dalam membangun kelautan nasional melalui kebijakan dan strategi yang tepat, sistematik dan efektif, agar mampu menghantarkan bangsa Indonesia seperti yang di cita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.  Secara umum pembangunan kelautan nasional yang diinginkan adalah untuk mewujudkan:

1.    Pembangunan kelautan nasional yang berpegang teguh pada prinsip kepentingan nasional, keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

2.    Pemanfaatan sumber daya laut yang seimbang, optimal, dan berkelanjutan sesuai potensi yang tersedia, baik secara spasial maupun temporal.

3.    Pembangunan kelautan yang sesuai dengan tata ruang dan berbasis kelestarian lingkungan. 

4.    Tingkat pendapatan yang layak dan kualitas hidup yang baik bagi SDM kelautan. 

5.    Kuantitas dan kualitas sarana pendidikan dan penelitian kelautan yang optimal, memadai dan tersebar merata secara nasional.

6.    SDM kelautan yang optimal, baik secara kuantitas dan kualitas, serta bertaraf internasional.

7.    Praktik pemanfaatan sumber daya laut yang sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku, baik tingkat regional maupun internasional.

8.    Perundangan dan peraturan yang kuat dibidang kelautan. 

9.    Posisi tawar yang baik dalam menentukan berbagai pengaturan pengelolaan sumber daya laut.

10.  Investasi di bidang kelautan yang signifikan, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

11.  Industri kelautan nasional beroperasi dan berkembang dengan baik. 

12.  Penyerapan tenaga kerja yang maksimal, mulai dari kegiatan di hulu sampai hilir.

13.  Produk kelautan mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga mampu berkompetisi dengan negara lain.

14.  Penerimaan devisa dari ekspor produk kelautan yang maksimal.

15.  Jumlah prasarana dan sarana kelautan nasional yang optimal dan memadai serta layak operasional.

16.  Kontribusi yang maksimal dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). 

17.  Implementasi dan penegakan hukum kelautan yang efektif dan tegas. 

Koordinasi kerjasama pembangunan kelautan nasional yang efektif, sinergis dan harmonis diantara sektor-sektor terkait.