Free Download Smadav 9.1 + Key 2012

Smadav terbaru kini meluncurkan versi Smadav 9.1 di bulan Oktober 2012 setelah peluncuran Smadav 8.9.1. bagi para pecinta software, sudah tentu Smadav menjadi pilihan utama untuk membasmi virus yang akan masuk dalam komputer/laptop mereka.

kini ada di wesite ini, Smadav terbaru yang keluar pada bulan oktober 2012

di dalam software ini, sobat bisa download gratis melalui ziddu,

selain software itu sendiri, saya juga akan memberikan bagaimana cara agar tidak ada backlist dari smadav.

supaya lolos dari pemeriksaan, kata anak SMA,, hahaha

DOWNLOAD

Free Download Smadav 9.1

DOWNLOAD

Key Smadav Pro 9.1

DOWNLOAD

agar tidak ada Backlist

Catatan: untuk membuaka file download menghilangkan backlist, sobat harus ada Notpad + + dalam laptop sobat, jika belum ada, sobat bisa Download dulu terus install, saya siapkan softwarenya.

DOWNLOAD

Free Download Notpad + +

Semoga bermanfaat

Ini Kritik untuk Jokowi...

Penulis : Indra Akuntono | Kamis, 1 November 2012 | 10:02 WIB

KOMPAS IMAGES/MUNDRI WINANTO

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mensosialisasikan kartu sehat dan kartu pintar dihari pertama kampanye di Tanah Tinggi, Jakarta, Senin (25/6/2012). Dengan kartu sehat dan kartu pintar Jokowi menjanjikan pengobatan gratis dan pendidikan gratis untuk warga Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pekan sudah Ibu Kota dipimpin oleh Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah aksi telah dilakukan pasangan gubernur ini, bahkan sering kali menarik perhatian masyarakat yang rindu pemimpin sederhana dan tak elitis seperti Jokowi. Namun, semua seperti larut dalam masa bulan madu yang indah sehingga luput memperhatikan hal lain yang dianggap kecil.

"Selama ini pendapatan dari puskesmas diputar untuk menutup sektor kesehatan. Kalau digratiskan tanpa biaya, itu menjadi berat anggarannya."

Satu contoh adalah kebijakan Jokowi yang ingin memberikan pelayanan optimal dari sisi kesehatan. Dalam kurun dua bulan ke depan, Jokowi akan menyebar 10.000 Kartu Sehat. Diawali dengan 3.000 kartu yang dibagikan pada 10 November 2012, dan 7.000 kartu sisanya dibagikan kemudian sampai akhir tahun ini.

Satu contoh adalah kebijakan Jokowi yang ingin memberikan pelayanan optimal dari sisi kesehatan. Dalam kurun dua bulan ke depan, Jokowi akan menyebar 10.000 Kartu Sehat. Diawali dengan 3.000 kartu yang dibagikan pada 10 November 2012, dan 7.000 kartu sisanya dibagikan kemudian sampai akhir tahun ini.

Dengan maksud memangkas birokrasi yang rumit, pembagiannya pun dipermudah. Warga Ibu Kota yang ingin mendapat layanan kesehatan gratis dapat memperoleh Kartu Sehat di puskesmas, dengan catatan bersedia menjalani pengobatan di puskesmas atau rawat inap di kelas III rumah sakit umum daerah.

Sebagai penandanya, mulai 1 November 2012 semua puskesmas di seluruh penjuru Jakarta digratiskan. Yang di era kepemimpinan gubernur sebelumnya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2.000, kali ini semua warga Jakarta dapat berobat ke puskesmas tanpa dipungut biaya sepeser pun. Akan tetapi, semuanya berjalan bukan tanpa sandungan, pasalnya kebijakan itu mengancam hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya untuk menutup sektor kesehatan di Ibu Kota.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Maria Henie, mengatakan, selama ini PAD untuk sektor kesehatan itu berasal dari puskesmas. Ceritanya menjadi lain bahkan dapat membebani anggaran apabila biaya retribusi yang nilainya dianggap sudah sangat rendah kemudian dihapus oleh Jokowi.

"Selama ini pendapatan dari puskesmas diputar untuk menutup sektor kesehatan. Kalau digratiskan tanpa biaya, itu menjadi berat anggarannya," kata Maria saat ditemui Kompas.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/11/2012) pagi.

Untuk diketahui, Kartu Sehat merupakan salah satu program unggulan Jokowi. Dengan kartu ini, layanan kesehatan warga DKI akan lebih terjamin. Selain gratis berobat ke puskesmas, terbuka juga peluang untuk rawat inap di RSUD kelas II dengan catatan seluruh ruang di kelas III sudah penuh dan tak mampu lagi menampung pasien.

Direncanakan, Kartu Sehat ini akan menyasar 4,7 juta jiwa warga Jakarta. Jumlah tersebut kira-kira setara dengan 50 persen jumlah warga DKI, atau warga yang masuk dalam kategori menengah ke bawah. Bertepatan dengan Hari Pahlawan nanti, tujuh permukiman kumuh dan padat penduduk menjadi prioritas utama pembagian 3.000 Kartu Sehat.

Editor :

Hertanto Soebijoto

Hadapi Macet dan Banjir, Jokowi Siapkan Rp 50 Miliar

Penulis : Kontributor Bandung, Rio Kuswandi Kamis, 1 November 2012 | 10:08 WIB

 photo: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kepadatan di Jalan Casablanca - Kepadatan arus kendaraan di bawah tiang-tiang beton jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang di Jalan Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Selain penambahan panjang jalan, percepatan pembangunan moda transportasi massal juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan akut yang terjadi di Jakarta
 

BANDUNG, KOMPAS.com — Demi memecahkan persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku menyiapkan dana sekitar Rp 50 miliar.

"Ya, kisaran Rp 50 miliar lah, tapi kan belum tahu kebutuhannya apa saja. Kalau masalah dana, kita lihat dulu kebutuhannya," kata Jokowi seusai melakukan dialog dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (31/10/2012) kemarin.

Secara tegas, orang nomor satu di Jakarta itu siap untuk memperbantukan dana dalam menangani kedua masalah utama di Jakarta dan Bandung. "Ya, saya siiiiiiap, memperbantukan dana, siaaap," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, selain membicarakan masalah banjir dan macet, kedatangannya menemui Heryawan untuk menjalin silaturahim agar hubungan erat antara Jawa Barat dan Jakarta bisa terjalin harmonis.

"Intinya kami ingin menjalin silaturahim, khususnya mengenai pembangunan Jabar dan Jakarta. Sekarang kita ingin lebih konkret lagi dalam bekerja. Secepatnya kita akan realisasikan, ga usah nunggu lama, yang akan digarapnya sudah jelas kok, tinggal dijalankan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Heryawan mengaku akan membahas sejumlah isu dalam pertemuan dengan koleganya itu. Isu-isu yang akan dibahas itu menyangkut persoalan kemacetan, permbangunan infrastruktur, hingga pariwisata.

Editor :

Glori K. Wadrianto

Jokowi Minta Satpol PP Gunakan Cara Persuasif

 Penulis : Kurnia Sari Aziza | Kamis, 1 November 2012 | 11:03 WIB

 Photo: KOMPAS.com/Indra Akuntono

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (di atas podium) saat meminta beberapa anggota Satpol PP mempraktikkan cara menertibkan gelandangan dan pedagang, Kamis (1/11/2012), di lapangan tugu Monas, Jakarta. Jokowi meminta Satpol PP tidak menggunakan kekerasan, mengedepankan dialog diimbangi dengan sikap tegas dalam menjalankan tugasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 6.844 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) DKI Jakarta berkumpul di halaman Silang Monas, Jakarta Pusat, untuk mengikuti Apel Pengarahan Gubernur. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi instruktur upacara dalam pengarahan tersebut.

Mengenakan baju dinasnya, Jokowi memberi pengarahan ribuan personel Satpol PP selama  lebih kurang 30 menit. Jokowi mengajak para personel Satpol PP menggunakan cara persuasif dalam menjalankan tugas menertibkan situasi Ibu Kota.

"Yang namanya Satpol PP itu cerminan dan watak pemerintah daerah. Apabila Satpol PP di DKI bersifat santun ramah, tetapi tetap tegas. Itu akan mengangkat wibawa Satpol PP," kata Jokowi, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Jokowi mengimbau para personel Satpol PP agar bersikap lebih manusiawi. "Secara persuasif datang ke tempat untuk melihat masalah," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi bersama Kepala Satpol PP DKI Jakarta meninjau mobil rescue Pol PP dan mobil Dapur Pol PP. Kepala Satpol PP Effendi Anas menyambut positif imbauan Jokowi itu. Menurut dia, peralatan-peralatan tajam dan keras yang dimiliki Satpol PP pun sudah dilucuti dari kelengkapan seragam Satpol PP. "Itu memang, ya, pedoman dan tugas kami di lapangan yang harus selalu kami ikuti," kata Efan.

Editor :

A. Wisnubrata

Ini Wejangan Jokowi untuk Personel Satpol PP

Penulis : Indra Akuntono | Kamis, 1 November 2012 | 11:23 WIB

Photo: KOMPAS Images/Vitalis Yogi Trisna

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menerima warga Kampung Baru, Muara Angke di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2012). Kedatangan warga ini terkait surat edaran pengosongan lahan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian UPT Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PK-PPPPI) karena lokasi akan dijadikan kawasan pembangunan terpadu Muara Angke.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kamis (1/11/2012) pagi, memberikan beberapa wejangan kepada ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan gaya khasnya, Jokowi pun menyampaikan petuah-petuahnya.

"Yang penting itu cara pendekatannya. Pendekatan yang saudara-saudara lakukan dalam hal menjaga ketertiban, keamanan, di masyarakat jangan sampai ada lagi yang menggunakan kekerasan fisik," kata Jokowi, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, (1/11/2012).

Dikatakan Jokowi, elemen penting lainnya adalah mengedepankan proses dialog dan berbicara, tetapi tetap tidak menghilangkan sikap tegas Satpol PP. "Sekali lagi, kita juga harus tegas, tetapi tetap berdialog, ya. Tegas tidak berarti kasar. Itu berbeda. Tegas itu diangkut, tetapi tidak digebuki. Kalau pakai digebuki, itu namanya kasar," papar Jokowi.

Jokowi mengatakan, ketegasan masih sangat diperlukan karena, apabila Satpol PP tidak tegas, wibawa Satpol PP juga akan turun. "Enggak tegas, wibawa Satpol PP akan turun. Namun, penggunaan tameng, pentungan, pisau belati, sebesar-besarnya dan sedapat mungkin untuk dihindari," tuturnya.

Yang paling penting, dikatakan Jokowi, Satpol PP merupakan cerminan dan watak dari pemerintah daerah. Apabila Satpol PP memiliki wibawa, pemdanya juga memiliki wibawa. "Kalau kasar, pemdanya juga dipersepsikan kasar. Kalau di dalam sebuah wilayah daerah harus bersih, ya, bersihkan, tetapi cara-caranya persuasif dan dialog. Dengan cara preemptif, preventif, persuasif, dan rehabilitatif," kata Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan, saat menertibkan pedagang kaki lima (PKL), personel Satpol PP jangan balas membentak pedagang apabila pedagang itu melawan. "Nanti malah berantem jadinya. Satpol PP diciptakan bukan untuk berkelahi. Saya kira semua sudah paham. Saya harap semua dapat menjalankan tugas dengan baik," kata Jokowi.

Seperti yang diketahui, Jokowi memang memiliki kisah unik bersama Satpol PP. Saat menjadi Wali Kota Solo, ia menghilangkan kesan kekerasan pada Satpol PP dengan meniadakan unsur pentungan dan tameng sebagai "ikon" Satpol PP. Bahkan, saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi juga mengangkat Kepala Satpol PP dari kaum perempuan untuk menghilangkan kesan kekerasan itu.

Editor :

A. Wisnubrata