Get Money

Rabu, 31 Oktober 2012

Warga Muara Angke Tagih Janji Jokowi

Penulis : Indra Akuntono | Kamis, 1 November 2012 | 11:46 WIB

Photo: KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menerima warga Kampung Baru, Muara Angke di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2012). Kedatangan warga ini terkait surat edaran pengosongan lahan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian UPT Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PK-PPPPI) karena lokasi akan dijadikan kawasan pembangunan terpadu Muara Angke. 


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Kampung Baru Muara Angke mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/11/2012). Maksud kedatangan mereka adalah untuk menemui Gubernur DKI Joko Widodo dan menagih janji penyelesaian kasus penggusuran di permukiman mereka. Setelah menunggu sekitar satu jam, akhirnya Jokowi keluar dari ruang kerjanya. Lalu beberapa warga langsung memberondong Jokowi dengan sejumlah pertanyaan. Intinya, para warga meminta Jokowi segera meninjau kampung mereka agar dapat dicarikan solusi yang baik dan berkeadilan.


"Iya, nanti saya urus semuanya. Saya akan datang ke sana, tapi kalu tidak bisa pagi, siang atau malam nggak apa-apa kan? Agenda saya suka padat" Jokowi

"Iya, nanti saya urus semuanya. Saya akan datang ke sana, tapi kalu tidak bisa pagi, siang atau malam nggak apa-apa kan? Agenda saya suka padat," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan para warga Kampung Baru, Muara Angke.
Sebelumnya, Jokowi mengaku telah berbicara dengan sejumlah warga korban penggusuran di Kampung Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jokowi berjanji akan mencarikan solusi bagi korban yang mengaku digusur oleh aparat Satpol PP itu.
Sekitar 50 rumah digusur oleh Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta dengan bantuan aparat Satpol PP. Namun demikian, Jokowi menampik penggusuran tersebut dilakukan oleh aparat penegak Perda tersebut. Dalam hal ini, Jokowi lebih menyoroti keluhan warga soal uang ganti rugi yang hanya sebesar Rp 750.000. Jokowi menyatakan akan mendalami apakah ada penyelewengan dalam penyaluran ganti rugi.

Editor :
Hertanto Soebijoto

Jokowi Minta Satpol PP Praktikkan Cara Penertiban

Indra Akuntono | Kamis, 1 November 2012 | 11:12 WIB
 








Bambar:KOMPAS.com/Indra Akuntono
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (di atas podium) saat meminta beberapa anggota Satpol PP mempraktikkan cara menertibkan gelandangan dan pedagang, Kamis (1/11/2012), di lapangan Tugu Monas, Jakarta. Jokowi meminta Satpol PP tidak menggunakan kekerasan, melainkan mengedepankan dialog diimbangi dengan sikap tegas dalam menjalankan tugasnya.


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Kamis pagi memimpin apel anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Monas, Jakarta, Kamis (1/11/2012). Dalam kesempatan ini Jokowi tak hanya memberikan imbauan pada ribuan petugas Satpol PP agar bertindak komunikatif dan tegas dalam menjalankn tugasnya. Dia juga meminta beberapa anggota Satpol PP untuk mempraktikkan cara menangani gelandangan dan pedagang liar langsung di hadapannya.


"Sekarang bagaimana dengan pedagang? Anggap pedagangnya melawan, apa yang kalian lakukan?

Permintaan itu dilontarkan mantan Wali Kota Solo ini di tengah sambutannya. Secara tiba-tiba Jokowi menginstruksikan beberapa anggota Satpol PP untuk berbaris di hadapannya. "Coba ke sini, satu anggota yang wanita juga. Empat anggota Satpol PP, dan seorang lagi yang tak berseragam," kata Jokowi.
Kemudian dia meminta keempat anggota Satpol PP yang berbaris tepat di depannya untuk menertibkan seorang gelandangan yang saat itu diperankan oleh ajudan pribadinya. "Bagaimana cara kalian kalau menghadapi gelandangan. Ayo, coba praktikkan langsung. Apakah dipukuli," selorohnya.
Beberapa anggota Satpol PP segera merespon dengan mempraktikkannya pada Jokowi. Tak hanya gelandangan, Jokowi meminta seorang pedagang untuk menjadi contoh pada simulasi itu. "Sekarang bagaimana dengan pedagang? Anggap pedagangnya melawan, apa yang kalian lakukan?" ujarnya.
Dalam simulasi penertiban pedagang, peserta apel sempat terpancing selera humornya karena seseorang yang memerankan diri sebagai pedagang nampak memberikan perlawanan pada petugas Satpol PP. Meski demikian anggota yang mempraktikkan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapat apresiasi dari Jokowi.
"Kalau melihat cara penertiban kayak tadi, saya yakin wibawa Satpol PP akan terangkat. Kalau pedagangnya membentak, iya iya saja, tapi langsung angkut ke mobil. Jangan ikutan membentak, tapi yang penting tegas," ujarnya.

Editor :
Hertanto Soebijoto
 

Senin, 29 Oktober 2012

KONSEP DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN NASIONAL


VI    KONSEP  DAN  STRATEGI  PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN NASIONAL

6.1  Konsep Pembangunan Kelautan Nasional

Pembangunan kelautan merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk memperkuat sector kelautan baik secara geopolitik, ekonomi, ekologi, maupun social-budaya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dan kemakmuran rakyat. Pembangunan kelautan merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dalam konsepsi Negara kepulauan tersebut, maka daratan dan lautan merupakan kesatuan wilayah yang utuh, sehingga penguatan sector kelautan juga tidak terlepas dari upaya-upaya pembangunan di darat. Begitu pula pembangunan di darat tidak bisa mengabaikan kepentingan bangsa di laut. Konsepsi Negara kepulauan tersebut juga menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan, baik pemerataan hasil maupun kesempatan. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa pembangunan harus dirasakan oleh setiap masyarakat yang mendiami kepulauan baik besar maupun kecil. Hal ini pun selaras dengan konsep wawasan nusantara yang diinspirasi Deklarasi Djuanda.

KONDISI KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIHARAPKAN SEKARANG


V     KONDISI KELAUTAN NASIONAL YANG DIHARAPKAN


Kelautan Indonesia ke depan diharapkan dapat menjadi mainstream pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumber daya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan (on a sustainable basis) untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.  Keinginan tersebut dijabarkan dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia, (2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut    

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS


IV    PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS


Perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan kelautan nasional.  Perkembangan global atau internasional dapat mempengaruhi banyak hal, seperti: aturan main atau persyaratan dalam perdagangan dunia, tatacara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, dan perkembangan ilmu dan teknologi dunia.   Hal yang sama juga terjadi pada kondisi lingkungan regional, seperti di lingkungan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dan lingkungan negara-negara  Asia Pasifik atau APEC.   Lingkungan nasional pun sangat pasti mempengaruhi perkembangan dan kemajuan kelautan nusantara, yang tentunya tidak terlepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam dalam negeri.  Perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis tersebut merupakan perkembangan penting yang harus sejak dini diantisipasi oleh para stakeholder kelautan.